MUI Seharusnya Keluarkan Sertifikat Haram, bukan Sertifikat Halal

12 January 2017 0 Comments

Prinsip dasar fiqh itu adalah hukum asal segala sesuatu itu mubah. Dalam hal makanan juga begitu. Segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
 
Jadi, orang Islam sebenarnya tidak membutuhkan sertifikat halal. Segala sesuatu boleh dimakan, kok. Semua halal. Kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Darah, bangkai, daging babi, khamar, dan berbagai barang lain. Yang diharamkan itulah yang harus ditandai, agar tidak dimakan. Ditandai berdasarkan dalil-dalil, Quran dan hadist.
 
Dalam hal ini ulama yang tahu, mana saja yang diharamkan itu. Maka, kalau ulama memang peduli terhadap kebutuhan umat, mereka akan mencari tahu apa saja yang haram itu, dan menandainya. Ini haram, itu haram. Di luar yang ditandai itu, sesuai prinsip fiqh tadi, adalah halal belaka.
 
Coba perhatikan kondisi kita saat ini. MUI mengeluarkan sertifikat halal. Artinya, barang yang sudah bersertifikat itu halal. Tapi apakah yang tidak bersertifikat lantas haram? Tidak. Jadi, apa bedanya antara yang sudah disertifikasi MUI dengan yang tidak? Tidak ada. Jadi, apa fungsinya sertifikat itu? Tidak jelas. Karena tadi, tidak lantas berarti yang tidak disertifikasi oleh MUI adalah haram. Ini terjadi karena sejak awal MUI sudah melanggar prinsip yang paling dasar dalam fiqh.
 
Lebih lucu lagi, umat harus minta sertifikasi. Seharusnya, ada atau tidak permintaan umat, MUI yang proaktif memberi petunjuk. Masak iya, ulama membiarkan umat makan makanan haram dengan alasan,”Nape elu kagak tanyak gue?” Ini ulama apa? Normalnya, tanpa diminta pun MUI melakukan penyelidikan. Kemudian menjelaskan, ini haram.
 
Ini yang sedang terjadi. Obat-obatan yang kita konsumsi, banyak, sangat banyak yang memakai produk turunan dari babi. MUI tahu itu. MUI tahu itu haram. Tapi mereka tidak mengeluarkan fatwa haram, bukan? Kenapa? Karena MUI berharap perusahaan pembuat obat meminta MUI membuat sertifikat halal untuk mereka. Kalau tidak, MUI diam saja.
 
Kacau sekali MUI itu. Mereka biarkan umat mengkonsumsi barang haram, hanya karena umat tidak minta informasi dari mereka.
 
Mengapa ini terjadi? Ini soal duit. Kalau MUI hendak mengeluarkan sertifikat haram, mana ada perusahaan mau bayar mereka. MUI harus bayar sendiri. MUI tidak punya duit. Ah, bukan itu soalnya. MUI tidak akan dapat duit, kalau mereka harus mengeluarkan sertifikat haram. MUI hanya dapat duit, kalau mereka mengeluarkan sertifikat halal.
 
Perusahaan bisa ditodong, bukan? Kalau tidak punya sertifikat halal dari MUI seolah-olah produknya haram. Kalau haram, pembeli mungkin akan lari. Lebih baik bayar aja deh, daripada repot.
 
Kita saksikan, MUI bekerja atas prinsip uang, bukan prinsip fiqh.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *