Non-Muslim tak Boleh Jadi Pemimpin

nonmuslimOrang-orang muslim sering begitu mudah mengucapkan hal itu. “Ini ajaran agama kami. Ini perintah Allah.” Baiklah. Anggap saja begitu. Lalu, mari kita bayangkan situasinya bila kita terapkan di Indonesia.

Non-muslim tidak boleh jadi pemimpin. Artinya tidak boleh jadi presiden. Jadi wakil presiden juga tidak boleh. Karena meski wakil, ia punya kesempatan jadi presiden kalau presiden mati atau berhalangan, kan? Tentu saja tidak boleh pula jadi menteri, karena menteri memimpin kementerian. Jadi dirjen tidak boleh juga, karena dirjen adalah seorang pemimpin. Begitu seterusnya, tidak boleh jadi direktur, kasubdit, kepala seksi, dan jabatan apapun yang di depannya ada kepala.

Non-muslim tidak boleh jadi gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, dan ketua RT. Jadi sekjen, sekda, dan berbagai bentuk sekretaris juga tidak boleh, karena mereka pasti membawahi seseorang, dan kemungkinan mereka muslim. Singkat kata, non-muslim juga tidak boleh punya jabatan. Mereka tidak boleh jadi komandan pasukan. Bahkan mereka tidak boleh jadi polisi dan tentara yang pegang senjata, karena berdasarkan doktrin Islam, mereka tidak pernah ridha kepada kaum muslimin.

Jadi, non-muslim boleh jadi apa? Jadi guru, tapi jangan jadi kepala sekolah. Jadi dokter? Tidak boleh, karena dokter harus memimpin para perawat. Oh, jadi pengusaha saja. Tapi mereka tidak boleh merekrut pegawai muslim, karena dengan begitu mereka akan jadi pemimpin bagi pegawa-pegawai muslim itu. Kalau mereka sampai hanya mempekerjakan non-muslim, lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang muslim? Diskriminasi!

Begitulah. Terlepas dari perdebatan fiqh soal boleh tidaknya muslim jadi pemimpin, bila gagasan ini kita letakkan dalam ruang gagasan secara konsisten dan komprehensif, maka yang akan kita hasilkan adalah kekacauan. Islam tidak mungkin hadir dalam wajah yang ramah, dan menghasilkan kedamaian melalui gagasan ini. Yang berkembang adalah sekat-sekat sektarian yang memisahkan berbagai komponen bangsa. Betulkah ini yang dikehendaki Islam? Inikah misi yang diemban oleh syariat Islam?

Saya bahkan tak yakin kalau kaum muslim sendiri akan merasa nyaman dengan situasi ini. Kita dikondisikan untuk membangun iklim persaingan tak sehat, bahkan permusuhan. Siapa yang sanggup hidup dalam suasana seperti itu?

Tapi kenapa gagasan ini tumbuh subur pada beberapa kalangan? Pertama, karena itu tadi, hanya di beberapa kalangan saja. Kebetulan saja di era media sosial ini segala gagasan bisa muncul ke permukaan, baik karena dikampanyekan oleh pendukungnya, maupun karena dimunculkan untuk dibantah oleh para penentangnya. Dalam beberapa kasus, termasuk pada pilkada DKI 2012 maupun pilkada Solo 2015 lalu isu ini terbukti tak lagi mempan. Kedua, para pengusung gagasan ini sendiri tidak menginginkan gagasan ini diterapkan secara komprehensif. Mereka hanya memakainya untuk kasus-kasus tertentu. Pada dasarnya gagasan ini hanya berkembang menjadi jargon politik sesaat.

Secara keseluruhan saya tidak khawatir soal gagasan ini. Saya percaya lebih banyak muslim yang waras yang tidak begitu saja mau membeli gagasan ini. Tapi argumen balik tetap diperlukan untuk melawan kampanye yang mendukung gagasan tersebut.

2 thoughts on “Non-Muslim tak Boleh Jadi Pemimpin”

  1. Saya tidak setuju, Kang Hasan. Non Muslim juga tidak boleh menjadi guru karena guru juga memimpin para murid. Jadi tukang parkir pun tidak boleh karena tukang parkir mengatur orang banyak. Jadi pawang ternak pun tidak boleh karena mengatur banyak binatang.

  2. Pemimpin disini adalah ulil amri / khalifah

    Ulil amri adalah orang yang memimpin, mengajak kita kepada jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT, seperti menghentikan praktek prostitusi (sedangkan di Jakarta, Pak Ahok punya wacana untuk melegalkan prostitusi), menutup tempat2 judi, khamr (sedangkan pak ahok dengan teman ahok, mengadakan rapat dengan bir)
    Dan jangan lupa, dalam kemaslahatan masyarakat, ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Gubernur Mesir menggusur rumah tua seorang yahudi, kemudian yahudi tersebut meminta keadilan kepada sang Khalifah, dan Sayyidina Umar bin Khattab menarik garis lurus pada tulang, dan diberikan kepada yahudi tadi untuk diberikan kepada Gubernur Mesir tadi
    Singkatnya, Gubernur Mesir membangun kembali rumah orang Yahudi tadi, seperti sediakala, ditempat yang sama. namun apa yang terjadi di Jakarta? Pak Ahok menggusur warga dan menggantinya dengan rusunawa, apa artinya?
    Warga yang tadinya tinggal secara gratis, harus bayar tiap bulan, transportasi menjadi sulit, dan warga yang biasanya mendapatkan penghasilan, jadi hilang mata pencahariannya, dll
    Bukankah ini sebuah kezaliman?

    Lalu apa kesimpulannya?
    Pilihlah pemimpin yang Muslim, karena setidaknya mereka beriman kepada Allah SWT, kalaupun dia melakukan kesalahan yang melanggar syariat, beri peringatan kepadanya, dan doakan. Insya Allah dia akan kembali kepada jalan yang Allah ridho

    Sedangkan jika pemimpin non Muslim, mereka itu buta tentang hukum Islam, bagaimana Allah bisa ridho jika pemimpinnya buta hukum Islam?
    *terhadap hukum Islam saja dia buta, bagaimana bisa dia mau menegakkan hukum Allah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *