Menyetir di Jepang

Ketika pertama kali menginjakkan kaki ke Tokyo, belasan yang tahun lalu, ada hal yang membuat saya terkesima. Tokyo memang megah dan modern. Kehidupan kota ini jelas menun-jukkan dukungan teknologi tinggi di belakangnya. Juga citra kesejahteraan yang begitu terasa. Tapi bukan itu yang membuat saya terkesima. Tampilan fisik Tokyo secara sekilas sebenarnya tak beda dengan Jakarta.

Saya terkesima ketika hendak menye-berang sebuah jalan kecil. Dari suatu arah datang mobil dengan kecepatan sedang menuju tempat yang hendak saya sebrangi. Mengikuti kebiasaan di Indonesia, saya mendadak menghentikan langkah, karena berpikir bahwa mobil itu akan terus berjalan. Ternyata tidak. Pengemudinya menghentikan laju mobil, dan memberi isyarat pada saya untuk menyebrang jalan.

Setelah itu, selama sepuluh tahun tinggal di Jepang, tak habis-habisnya saya kagum dengan tingginya disiplin serta etika orang Jepang di Jalan raya. Terlebih saat saya punya kesempatan belajar menyetir, lalu ikut jadi pengguna jalan di sana.

Sebagian besar dari kita tahu bahwa orang Jepang itu sangat tinggi disiplinnya, termasuk dalam berlalu lintas. Tapi kebanyakan kita tidak tahu bagaimana hal itu dicapai dan dipertahankan. Kita sering menganggap hal itu sebagai ciri yang melekat pada mereka secara turun temurun. Padahal semua itu dicapai dengan usaha yang luar biasa, dan berkelanjutan.

Dalam tulisan ini saya mencoba memberi gambaran ringkas penegakan disiplin itu berdasar pengalaman saya tinggal di Jepang sambil merefleksikannya dengan kondisi di tanah air. Berdasarkan pengalaman saya setidaknya ada tiga pilar utama yang diperlukan untuk menegakkan disiplin lalu lintas, yaitu pendidikan, penegakan hukum, dan keteladanan.

Pendidikan
Di Jepang, untuk mendapatkan SIM seseorang dituntut memiliki ketrampilan tinggi dalam mengendarai kendaraan serta berpengetahuan cukup mengenai peraturan lalu lintas dan keselamatan di jalan. Ini semua nyaris mustahil dipelajari secara mandiri sehingga mengikuti kursus menyetir (termasuk untuk kendaraan roda dua) boleh dikatakan sebagai kewajiban bagi siapa saja yang ingin mendapatkan SIM.

Kursus menyetir terdiri dari minimal 30 jam praktek dan 40 jam teori. Praktek dibagi dalam dua tahap, dengan menu latihan bervariasi meliputi seluruh kebutuhan agar seseorang layak menjadi pengendara yang memenuhi syarat keamanan. Peserta baru boleh melanjutkan latihan ke menu berikutnya bila sudah dianggap layak.. Di tahap pertama peserta dilatih di dalam course. Di situ peserta dilatih teknik dasar berkendaraan, termasuk beberapa teknik khusus seperti berhenti di tanjakan, pintu kereta api, dan sebagainya. Di akhir tahap ini ada ujian, dan hanya yang lulus yang boleh maju ke tahap ke dua. Tahap ke dua adalah latihan di jalan raya dengan prinsip yang sama dengan tahap pertama tadi. Teknik khusus pada tahap ke dua antara lain menyetir di jalan bebas hambatan dan jalan pegunungan. Di tahap akhir juga dilakukan ujian praktek.

Pada kelas teori peserta dilatih untuk memahami peraturan lalu lintas dan prinsip-prinsip keselamatan.
Setelah melalui tahap tertentu peserta juga diberi latihan ujian. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum baku yang diterapkan secara nasional.

Keseluruhan proses ini memakan waktu paling tidak dua minggu dengan biaya sekitar Rp 25 juta (sekitar 2,5 kali gaji bulanan karyawan dengan gelar sarjana). Bagi yang banyak gagal dalam setiap menu latihan, kursus ini akan memakan waktu lebih lama. Tak jarang seseorang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Peserta yang gagal dalam suatu tahap pelajaran tidak melulu karena dia tidak terampil berkendaraan, tapi kebanyakan karena belum memperhatikan aspek-aspek keselamatan serta etika berlalu lintas.

Yang tak kalah penting adalah bahwa selama latihan peserta dituntut menjaga disiplin, seperti hadir tepat waktu pada setiap menu latihan, dan memberi perhatian penuh pada setiap pelajaran yang diberikan. Hasilnya adalah pengendara yang trampil, memahami peraturan lalu lintas dan prinsip keselamatan, serta memiliki kesadaran untuk mematuhinya.

Bandingkan hal ini dengan kursus menyetir di kota kita. Di sini kita hanya butuh latihan 10 jam, tanpa pelajaran teori. Terampil atau tidak, di akhir kursus kita pasti mendapatkan SIM. Ini pun masih mendingan. Dengan uang sekian ratus ribu tanpa prosedur apapun kita bisa memperoleh SIM di kantor polisi. Makanya kita sering menemukan orang yang tak bisa menyetir, tapi punya SIM A, tak heran bila pengguna jalan raya kita sebagian besar adalah orang yang tak trampil berkendaraan, tak paham peraturan lalu lintas, dan tak peduli pada prinsip-prinsip keamanan.

Penegakan hukum
Sangsi atas pelanggaran lalu lintas di Jepang tidak main-main. Denda untuk pengendara yang menggunakan telepon genggam sambil berkendaraan, misalnya, adalah sekitar Rp 25 juta. Untuk pelanggaran yang lebih berat seperti berkendaraan di bawah pengaruh alcohol, sangsinya tak cukup hanya dengan denda, tapi ditambah lagi dengan hukuman penjara. Dan ini masih ditambah lagi dengan sangsi sosial di tempat kerja/sekolah. Saya pernah mendengar cerita seorang profesor yang dipecat karena melakukan pelanggaran tersebut.

Sangsi yang berat itu tentu diiringi dengan sikap tak kenal kompromi dari polisi penegak hukum. Belum pernah saya dengar ada yang berhasil lolos dari jerat hukum dengan negosiasi damai dengan polisi.
Di tempat kita denda atas pelanggaran lalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi. Sayangnya, semua orang sudah tahu bahwa itu bisa diatur, karena polisi kita sangat “cinta damai”.

Keteladanan
Masyarakat Jepang sangat mementingkan hirarki senioritas. Dan orang-orang yang berada pada posisi senior biasanya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal disiplin lalu lintas. Profesor di universitas misalnya, selalu mengajarkan dan mengingatkan anak didiknya soal itu. Tentu saja diiringi dengan penerepan hal itu pada diri mereka sendiri.

Hal yang sama juga dilakukan oleh polisi. Mereka senantiasa menunjukkan disiplin lalu lintas yang tinggi, terutama pada saat bertugas. Ini sekali lagi sangat kontras dengan polisi kita. Di kota ini saya sering menyaksikan polisi berseragam yang mengendarai sepeda motor tanpa kaca spion, atau tidak mengenakan helm standar. Ada juga yang menerobos lampu merah atau berbelok tanpa terlebih dahulu memberi isyarat dengan lampu sen. Pengendara mobil patroli saya lihat masih banyak yang tidak mengenakan sabuk pengaman.

Dengan perilaku polisi yang demikian itu, tak heran bila kampanye tertib lalu lintas lebih sering bermakna razia dan tilang, ketimbang sebagai upaya penyuluhan bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Logikanya, kalau yang memberi penyuluhan saja melanggar peraturan, apalagi yang disuluh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *