Kebebasan Beragama dalam Ruang Konstitusi

Ada hal yang harus diluruskan soal kebebasan beragama dalam konteks konstitusi kita. Kalau tidak, ini akan ditunggangi oleh begundal-begundal yang hendak menjadikan NKRI ini negara syariah. Mereka pakai dalih, kebebasan itu diatur oleh konstitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional.
 
Apa persoalan substansial di sini? Definisi agama. Konstitusi tidak memakai definisi agama dalam pengertian definsi kaffah sebagaimana yang mereka anut.
 
Orang-orang itu memakai definisi kaffah. Semua amal dalam Islam itu adalah ibadah. Maka, apapun pelaksanaan agama, bagi mereka adalah ibadah yang dilindungi oleh UUD. Itu klaim mereka.
 
Konsekuensinya apa? Mereka akan bilang, memakai hukum pidana Islam itu ibadah bagi kami. Maka, itu juga dilindungi oleh UUD. Apakah memakai hukum pidana Islam di NKRI ini dibenarkan oleh UUD? Tidak!
 
Maka, kembalikan pada definisi, kebebasan apa yang dijamin oleh UUD kita. Ibadah apa yang diperkenankan? Ini hanya dibatasi dalam pengertian ibadah ritual. Anda mau salat, itu hak Anda. Urusan zakat, haji, dan sebagainya, itu hak Anda, dijamin oleh UUD. Bahkan, pemerintah ikut memberi fasilitas.
 
Tapi kalau Anda mau berjihad melawan orang kafir, itu tidak disediakan wadahnya dalam konstitusi kita. Kenapa? Konstitusi kita tidak mengenal istilah kafir.
 
Negara ini adalah wadah bagi bermacam umat beragama. Maka, ibadah yang tidak bersinggungan dengan umat lain, silakan. Tapi kalau bersinggungan, pelaksanaannya harus tunduk pada hukum negara.
 
Contoh. Bagi orang Islam minuman keras itu haram. Maka, cukuplah mereka tidak minum. Namun, bagi orang-orang kaffah tadi, itu tidak cukup. Bagi mereka, mencegah orang lain minum minuman keras adalah ibadah. Wait, wait. Ibadah macam begini, tidak ada tempatnya dalam wadah NKRI.
 
Umat agama lain tidak mengharamkan minuman keras. Lagipula, pertimbangan yang dipakai pemerintah dalam hal ini bukan (semata) pertimbangan agama. Pemerintah punya pertimbangan sendiri. Karena itu, untuk minuman keras tadi, aturannya tidak spesifik mengacu pada ajaran agama tertentu. Pemerintah tidak melarang minuman keras, hanya mengatur peredarannya saja.
 
Maka tidak boleh ada orang yang melarang, menghalangi, orang yang hendak mengkonsumsi atau menjual minuman keras, dengan alasan itu ibadah dia. Tidak boleh!
 
Karena itulah Rizieq dulu dipenjara, ketika anak buahnya merusak cafe-cafe yang menjual minuman keras. Rizieq menganggap perusakan itu ibadah. Tapi bagi konstitusi dan hukum kita, itu tindak kriminal.
 
Paham?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *