Guru PNS

Ribuan guru honorer minta diangkat jadi PNS. Masih begitu banyak orang ingin jadi PNS. Masih begitu banyak orang tua yang berharap anak-anaknya jadi PNS. Saya sangat berharap agar anak-anak saya tidak jadi PNS.

Bagi banyak orang, khususnya di kampung-kampung, jadi PNS itu idaman. Ada gaji tetap. Maaf, pintar bodoh, tak ada pengaruh. Pokoknya ada gaji. Bahkan kerja atau tidak tak penting, pokoknya jadi PNS. Ada gaji, berobat gratis, dan ada uang pensiun.

Zaman pemerintahan SBY adalah zaman anomali. Sejak pertengahan dekade 90-an jumlah PNS dianggap sudah terlalu banyak, dan harus dikurangi. Tapi SBY malah membuka penerimaan PNS, dengan alasan konyol, untuk mengurangi pengangguran.

Apakah kita kekurangan guru? Embuh. Datanya simpang siur. Yang sudah pasti, distribusi guru sangat buruk. Di perkotaan kelebihan guru, di daerah terpencil sangat minim. Guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil, segera kabur mengurus surat pindah ke tempat yang lebih ramai. Bahkan orang-orang yang tadinya berasal dari tempat tersebut berbondong-bondong pindah pula.

Menjadi guru PNS menjadi semakin menarik setelah ada program sertifikasi. Apa peningkatan kualitas guru yang didapat dari program sertifikasi? Tidak jelas. Efek yang sudah pasti adalah beban anggaran.

Pendidikan kita masih rendah kualitasnya. Kita mungkin kekurangan guru dalam arti kuantitas. Tapi lebih dari itu, kita sangat kekurangan dari segi kualitas. Ketatnya persaingan untuk menjadi guru PNS tidak serta merta berefek pada peningkatan kualitas input. Ini terjadi karena rekrutmen sepertinya tidak transparan berbasis pada kualitas, tapi masih dibelit praktek korupsi.

Ironis memang, orang rela menyogok demi menjadi guru PNS.

Agenda menaikkan kualitas guru sebenarnya paralel dengan agenda meningkatkan kualitas SDM birokrasi secara keseluruhan. Fokus pemerintah seharusnya bukan pada penambahan PNS, tapi pada peningkatan kualitasnya. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari proses perekrutan, pembinaan, dan promosi.

Tuntutan dari para guru honorer untuk diangkat jadi PNS menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Artinya pilihan untuk mengangkat mereka akan menjadi pilihan populer yang menggoda. Tapi pilihan ini harus dihindari. Pengangkatan guru harus berbasis pada kebutuhan terprogram, dan melalui mekanisme yang sudah diperbaiki.

Pilihan di atas adalah pilihan yang akan menuai kecaman. Tapi pemerintah harus siap untuk tak populer demi pembenahan fundamental.

Di sisi lain, program-program untuk mengalihkan minat orang untuk tidak lagi menjadikan PNS sebagai tempat tujuan mencari kerja juga harus dilakukan. Orang-orang harus diarahkan ke sektor swasta dan wiraswasta.

Sulit? Memang sulit. Tapi itu harus dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *