Category Archives: Politik

Stereotyping

Ada teman yang menulis status, isinya kurang lebih begini. “Elu teriak NKRI. Tapi rumah elu pagarin tinggi-tinggi. Tetangga nggak kenal. Ketua RT nggak tahu. Tetangga sakit juga nggak tahu. Kumpul-kumpul nggak pernah ikut. Kerja bakti nggak pernah ikut. Pas giliran ronda, elu upah orang lain untuk menggantikan.”
 
Para pembaca segera bisa menduga, siapa yang sedang dibicarakan, meski tidak disebut secara eksplisit. Ini terkait dengan situasi politik sekarang. Ya, kita buat mudah saja, itu gambaran tentang orang Tionghoa, yang dianut oleh sebagian orang, khususnya pribumi. Sebagian, artinya tak semua. Tapi jumlahnya cukup banyak.
 
Penulis status tadi, saya duga, sedang membangun upaya delegitimasi komitmen sejumlah orang terhadap NKRI, yang sekarang sedang diteriakkan di mana-mana. Kenapa perlu delegitimasi? Karena sekarang sedang musim klaim.
 
Itu disebut stereotype. Stereotype itu adalah anggapan yang tetap tentang sesuatu. Tentu saja ia tak menggambarkan keadaan sebenarnya. Peliknya, orang tak merasa perlu untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya. Bahkan, orang tak peduli ketika berhadapan dengan fakta yang berlawanan dengan kesimpulan yang ia buat. Ia lebih nyaman dengan kesimpulan streotype tadi.
 
Ada memang di wilayah tertentu, orang Tionghoa yang berperilaku seperti itu. Tapi ingat, yang bukan Tionghoa juga banyak yang begitu. Tentu saja ini bukan tipikal orang-orang yang sekarang sedang berdemo meneriakkan komitmen pada NKRI. Tidak ada hubungan sama sekali.
 
Saya sekarang tinggal di perumahan yang hampir separuhnya adalah orang Tionghoa. Rumah-rumah kami tidak berpagar, karena memang tidak boleh dipagari, sesuai aturan estate. Kami saling kenal, saling menyapa kalau bertemu di jalan. Anak-anak kami juga main bersama.
 
Kalau ada acara kumpul-kumpul, kami berkumpul dengan akrab. Teman-teman yang orang Tionghoa malah aktif hadir. Semua orang aktif berpartisipasi.
 
Malah ada yang unik, di cluster tempat saya tinggal sebelumnya. Kalau pas hari raya Idul Adha, teman-teman non muslim, utamanya orang Tionghoa, ikut menyumbangkan hewan kurban untuk disembelih. Usai pemotongan dan pembagian daging, kami berkumpul, pesta dengan masakan daging. Muslim dan non muslim berpesta bersama.
 
Nah, karena itulah mereka menyumbang tadi. Mereka ingin ikut kemeriahan hari raya, tapi tak ingin mengurangi jatah daging kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin.
 
Dulu pernah ketua RT-nya orang Tionghoa. Ketika mau puasa, warga membuat musala darurat untuk tarawih. Pak RT ikut serta, kerja bakti membangun musala.
 
Ada banyak keindahan dalam hubungan antar agama di masyarakat kita. Ada banyak keindahan perilaku antar suku kita. Tapi tidak sedikit orang yang lebih suka mengingat hal-hal yang tak indah. Itu mungkin saja fakta, tapi bukan fakta yang menyeluruh. Berdasarkan ingatan itu, ia membangun sikap dasar, soal bagaimana ia memandang dan bersikap terhadap suatu golongan.
 
Kita bisa duga, bagaimana cara ia memandang. Ia memandang dengan kebencian dan permusuhan. Cara pandang tadi, fondasinya adalah kebencian dan permusuhan.
 
Bagi saya, Tionghoa itu manusia, persis seperti orang-orang dari suku apapun. Ada orang Tionghoa yang baik, sangat baik malah. Ada pula yang brengsek. Persis sama seperti orang Jawa, Bali, Padang, Madura, dan sebagainya.
 
Kalau kita bernalar, kesimpulannya pasti seperti itu. Karena itulah yang benar. Streotype tadi bukan kesimpulan yang benar. Itu biasanya kesimpulan yang dibuat berdasar rasa cinta atau benci. Cinta dan benci punya efek sama pada nalar, yaitu mematikannya.

HTI dan PKS Sebenarnya Bermusuhan

Ini cerita lama, tahun 90-an. Artinya, sudah berlalu 25 tahun lebih. Ketika itu saya aktivis Jamaah Shalahuddin UGM. Ketika itu di UGM belum ada mesjid. Kami menyelenggarakan salat jumat di hall gelanggang mahasiswa. Juga salat tarawih selama bulan ramadan. Ketika itu tarawih di gelanggang sangat trendy, karenanya jamaah hadir berjubel, hingga melimpah ke boulevard di depan gelanggang. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) seperti Jamaah Shalahuddin ada hampir di setiap kampus. Untuk berkomunikasi diadakanlah Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

Tahun 1989 FSLDK tingkat nasional dilaksanakan di IKIP Malang. Waktu itu saya ikut pertama kali. Di forum ini rupanya ada yang namanya Forum Mantan. Isinya adalah mantan aktivis yang sudah tidak lagi jadi pengurus. Semacam KAHMI kalau di HMI. Forum Mantan ini punya peran dan pengaruh lumayan besar ketika itu. Motornya adalah Ismail Yusanto, yang juga mantan aktivis Jamaah Shalahuddin. Ketika itu dia adalah dosen di sebuah universitas swasta di Bogor (kalau ndak salah Universitas Ibnu Khaldun). Waktu itu sebenarnya Ismail sudah jadi kader Hizbut Tahrir (HT). Hanya saja dia tidak terang-terangan mengaku. Pembinanya adalah Abdurrahman Al-Baghdadi. Tokoh lain yang aktif dalam forum mantan itu adalah Gatot, yang kini kita kenal dengan nama Al-Khattath.

Dengan previllege sebagai Mantan, dia berusaha memasukkan ideologi HT. Dia mengusulkan agar LDK se Indonesia punya pegangan dalam menetapkan arah dakwah mereka. Disusunlah apa yang dia sebut Khittah dan Mafahim Dakwah. Kedudukannya di Bogor membuat Ismail juga berperan dalam pembinaan di LDK IPB, yaitu di mesjid Al-Ghifari. Salah satu LDK penyokong kuat konsep yang disodorkan Ismail adalah dari IPB ini. Salah satu tokohnya waktu itu adalah Adian Husaini.

Ndilalahnya, isi kedua dokumen itu mak plek bleg, persis sama dengan doktrin-doktrin HT. Pihak-pihak yang mengerti langsung bereaksi. Di antaranya Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) yang waktu itu dikomandani secara operasional oleh Anwar Haryono. Tokoh lain yang berperan di situ adalah Husein Umar, dan MS Kaban. Mengapa DDII? Saya juga ndak tahu persis kenapa. Tapi saya punya feeling bahwa banyak tokoh yang membina LDK, termasuk Jamaah Shalahuddin menganut ideologi Ikhwanul Muslimin (IM), dan DDII adalah salah satu simpul IM di Indonesia. DDII sepertinya merasa bahwa Ismail adalah binaan mereka, yang kemudian “menyebrang” ke HT. Konon, Ismail dan Adian Husaini sempat disidang oleh orang-orang DDII karena masalah ini.

Ada usaha untuk membendung pengaruh HT ini. Gerakan tarbiyah yang sebenarnya adalah Ikhwanul Muslimin, berkepentingan untuk membendungnya. Di Timur Tengah sana IM memang tidak akur dengan HT. Saya pernah menjadi bagian dari usaha untuk membendung itu.

Sebagai utusan Jamaah Shalahuddin saya ditugasi untuk melawan aktivis HTI dalam perdebatan di FSLDK.  Saya dibekali dengan pengetahuan tentang seluk beluknya, serta dalil-dalil yang bisa dipakai untuk membantah kesahan HT dari sudut pandang Islam. Salah satu yang pernah memberi briefing untuk saya waktu itu adalah Ustaz Yunahar Ilyas.

Sejak FSLDK di Malang, isi FSLDK selanjutnya adalah soal Khittah dan Mafahim ini. Peran Mantan makin lama makin kuat. Akhirnya naskah Khittah dan Mafahim itu gol juga untuk disosialisasikan. Saya waktu itu capek dengan perdebatan yang sebetulnya juga bukan kapasitas saya untuk mengikutinya. Salah satu perdebatan saya yang agak keras terjadi dalam asrama mahasiswa IKOPIN Jatinangor, waktu acara FSLDK diadakan di situ. Lawan debat saya adalah Ismail Yusanto.

Akhirnya saya putuskan untuk menarik diri. Pada FSLDK di Makassar tahun 1991 Jamaah Shalahuddin mengundurkan diri dari posisi Koordinator Forum untuk wilayah Jateng, DIY, dan Kalimantan (Wilayah Tengah). HT semakin kuat bercokol dalam FSLDK ini. Selanjutnya saya tidak lagi berinteraksi dengan forum ini. Kenapa? Saya lihat ini adalah pertarungan antara dua kelompok politik, yang saya tidak ingin berada di dalamnya. Saya juga tidak ingin Jamaah Shalahuddin dibawa-bawa ke dalam pertarungan ini. Kami hanya ingin melayani umat yang hendak beribadah di kampus. Titik.

Meski HTI memenangkan pertarungan formal, IM tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan utusan dari UI untuk menunggangi pelaksanaan forum ini tahun 1998 “ditunggangi”.  UI itu selama saya ikut FSLDK tidak pernah ikut serta. Tiba-tiba di tahun itu mereka hadir, dan kemudian membajak para peserta, diajak ke tempat lain, untuk mendeklarasikan berdirinya KAMMI. Ketuanya Fachri Hamzah itu. IM kemudian mendirikan Partai Keadilan, yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). KAMMI menjadi underbouwnya.

Sekarang Ismail Yusanto terang-terangan jadi Juru Bicara HTI. MS Kaban pernah jadi menteri. Lebih sering tampil sebagai aktivis politik ketimbang aktivis dakwah. Diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi termasuk aliran dana BI. Adian Husaini malah merapat ke DDII. Kalau nggak salah sempat jadi pengurus.

Aku? Nobody.

Kafir Harbi, Kafir Dzimmi, dan NKRI

Banyak sekali umat Islam yang tidak paham bahwa kedua istilah di atas adalah istilah abad VII, yang sama sekali tidak relevan untuk disebut lagi dalam NKRI di abad XXI ini. Kafir adalah golongan non muslim. Di antara mereka pada masa itu ada yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Mereka kemudian diperangi, dan dibunuh. Mereka itu disebut kafir harbi.

Contoh kafir Harbi pada masa itu adalah orang-orang Mekah, yang sebagian dari mereka adalah kerabat nabi Muhammad sendiri. Mereka sejak awal memusuhi, dan menzalimi nabi beserta sahabat-sahabatnya. Kemudian ada pula orang-orang Yahudi di sekitar Madinah, yang tadinya adalah sekutu nabi, mengikat janji damai dalam Piagam Madinah. Kemudian mereka berkonflik, lalu berperang.

Ketika kelak sudah menjadi kuat, pasukan Islam di Madinah menaklukkan Mekah. Tidak hanya itu, mereka mendatangi wilayah-wilayah di sekitar jazirah Arab, meminta penguasa di situ tunduk di bawah kekuasaannya, dengan membayar dzijyah atau upeti. Yang mau tunduk disebut kafir dzimmi. Yang menolak tunduk akan diperangi, diperlakukan sebagaimana kafir harbi.

Itu adalah pola kekuasaan abad VII. Orang-orang berinteraksi dalam wadah negara yang basis identitasnya adalah agama. Arab basisnya Islam. Persia berbasis pada Zoroaster. Bizantium berbasis Kristen. Mereka saling berperang, saling menaklukkan. Perang antar manusia, antar raja, sering pula dianggap sebagai perang antar agama.

Apa hubungannya dengan NKRI? Tidak ada. Negara ini tidak didirikan atas dasar agama. Tidak ada kata Islam dalam UUD kita. Ingat itu. Negara ini tidak didirikan oleh orang-orang Islam, untuk orang-orang Islam. Negara ini diperjuangkan tegaknya oleh banyak orang, dari berbagai daerah asal, suku, dan agama.

Maka negara ini tidak mengenal istilah kafir. Negara ini hanya mengenal istilah warga negara, dan kedudukan mereka sama, tak peduli apa agama dan suku mereka.

Orang yang masih memakai istilah kafir hirbi dan kafir dzimmi adalah orang-orang yang salah tempat dan salah zaman. Mereka seharusnya hidup di zaman di mana negara-negara saling berperang untuk saling menaklukkan. Kita sudah lama meninggalkan kebiasaan itu. Kita tidak akan menaklukkan tetangga kita Singapura atau Malaysia. Mereka juga tidak akan ganggu kita.

Di negeri ini kita sudah punya konstitusi dan hukum. Keduanya tidak akan diubah menjadi hukum Islam. Interaksi kita adalah interaksi untuk membangun bangsa ini, bukan untuk saling menaklukkan. Tidak akan ada Indonesia atau wilayah dalam negara ini di mana orang dikenali atas dasar identitas agamanya, dan tidak akan berlaku istilah kafir harbi dan kafir dzimmi.

Kita semua warga negara, kita tidak sedang bersaing.

Yang masih merasa kita ini bersaing dan bermusuhan, sebaiknya segera mencuci otaknya yang tercemar oleh kotoran dari padang pasir.

Kebebasan Beragama dalam Ruang Konstitusi

Ada hal yang harus diluruskan soal kebebasan beragama dalam konteks konstitusi kita. Kalau tidak, ini akan ditunggangi oleh begundal-begundal yang hendak menjadikan NKRI ini negara syariah. Mereka pakai dalih, kebebasan itu diatur oleh konstitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional.
 
Apa persoalan substansial di sini? Definisi agama. Konstitusi tidak memakai definisi agama dalam pengertian definsi kaffah sebagaimana yang mereka anut.
 
Orang-orang itu memakai definisi kaffah. Semua amal dalam Islam itu adalah ibadah. Maka, apapun pelaksanaan agama, bagi mereka adalah ibadah yang dilindungi oleh UUD. Itu klaim mereka.
 
Konsekuensinya apa? Mereka akan bilang, memakai hukum pidana Islam itu ibadah bagi kami. Maka, itu juga dilindungi oleh UUD. Apakah memakai hukum pidana Islam di NKRI ini dibenarkan oleh UUD? Tidak!
 
Maka, kembalikan pada definisi, kebebasan apa yang dijamin oleh UUD kita. Ibadah apa yang diperkenankan? Ini hanya dibatasi dalam pengertian ibadah ritual. Anda mau salat, itu hak Anda. Urusan zakat, haji, dan sebagainya, itu hak Anda, dijamin oleh UUD. Bahkan, pemerintah ikut memberi fasilitas.
 
Tapi kalau Anda mau berjihad melawan orang kafir, itu tidak disediakan wadahnya dalam konstitusi kita. Kenapa? Konstitusi kita tidak mengenal istilah kafir.
 
Negara ini adalah wadah bagi bermacam umat beragama. Maka, ibadah yang tidak bersinggungan dengan umat lain, silakan. Tapi kalau bersinggungan, pelaksanaannya harus tunduk pada hukum negara.
 
Contoh. Bagi orang Islam minuman keras itu haram. Maka, cukuplah mereka tidak minum. Namun, bagi orang-orang kaffah tadi, itu tidak cukup. Bagi mereka, mencegah orang lain minum minuman keras adalah ibadah. Wait, wait. Ibadah macam begini, tidak ada tempatnya dalam wadah NKRI.
 
Umat agama lain tidak mengharamkan minuman keras. Lagipula, pertimbangan yang dipakai pemerintah dalam hal ini bukan (semata) pertimbangan agama. Pemerintah punya pertimbangan sendiri. Karena itu, untuk minuman keras tadi, aturannya tidak spesifik mengacu pada ajaran agama tertentu. Pemerintah tidak melarang minuman keras, hanya mengatur peredarannya saja.
 
Maka tidak boleh ada orang yang melarang, menghalangi, orang yang hendak mengkonsumsi atau menjual minuman keras, dengan alasan itu ibadah dia. Tidak boleh!
 
Karena itulah Rizieq dulu dipenjara, ketika anak buahnya merusak cafe-cafe yang menjual minuman keras. Rizieq menganggap perusakan itu ibadah. Tapi bagi konstitusi dan hukum kita, itu tindak kriminal.
 
Paham?

Hadits Palsu dan Politisasi Islam

Hadits adalah perkataan atau perbuatan nabi Muhammad yang disampaikan secara verbal antar generasi. Hadits baru dikumpulkan dan ditulis secara sistematis beberapa abad setelah wafatnya nabi Muhammad.

Pola periwayatannya, dalam suatu peristiwa nabi mengatakan sesuatu. Perkataan itu didengar banyak orang, beberapa orang, atau satu orang. Pendengar menceritakannya kepada orang lain. Orang-orang itu kemudian menyampaikannya lagi. Dengan cara itulah hadits tersebar.

Perkataan nabi yang didengar banyak orang, kemudian diteruskan kepada banyak orang, disebut hadits mutawatir. Karena sejumlah orang tidak mungkin berdusta bersama maka hadist mutawatir dianggap otentik, atau sahih. Jumlah hadits mutawatir ini relatif sedikit, dibanding jumlah hadits secara keseluruhan.

Bila perkataan atau perbuatan nabi hanya disaksikan oleh satu atau sedikit orang, maka hadits itu disebut hadits ahad. Hadits ahad ini dibagi dalam beberapa kategori. Bila rantai penyampai hadits (sanad) itu terdiri dari orang-orang dengan reputasi baik, maka hadits dianggap sahih (otentik). Bila dalam rangkaian itu ada yang kurang baik reputasinya, maka hadits itu dianggap lemah atau dhaif.

Di bawah itu ada hadts yang derajatnya maudhu, atau palsu. Ini hadits yang tidak bisa dilacak jalur riwayat sanadnya yang terhubung langsung dengan nabi. Dipastikan, atau kuat dugaan, itu adalah perkataan seseorang, mengatas namakan nabi.

Kenapa ada orang yang membuat hadits palsu? Ini bagian menariknya. Salah satu penyebab utama munculnya hadits palsu adalah politik. Dunia Islam sejak awal sejarahnya sudah diwarnai oleh konflik politik.

Tak lama setelah nabi wafat, sudah terjadi friksi. Orang-orang Madinah (anshar) berkumpul untum menetapkan pemimpin, pengganti nabi. Mendengar itu, Umar dan Abu Bakar mendatangi mereka, mencegah jangan sampai orang anshar yang dipilih. Akhirnya mereka berhasil meyakinkan orang-orang anshar, lalu terpilihlah Abu Bakar. Ali, menantu dan sepupu nabi tidak dilibatkan. Dia sempat marah ketika itu, tapi kemudian bersikap legawa, sehingga konflik tidak meluas.

Ketika Usman jadi khalifah, wilayah kekuasaan sudah meluas. Berbagai kepentingan muncul. Sisa bara friksi tadi juga belum padam. Lalu terjadilah pemberontakan. Usman kemudian terbunuh.

Ali naik menghamtikan Usman. Perpecahan terus terjadi. Aisyah, janda nabi, memberontak. Terjadilah Perang Unta. Aisyah bisa ditaklukkan Ali. Tapi Muawiyah, kerabat Usman, anak Abu Sufyan, menantang. Pecahlah Perang Shiffin.

Sempat terjadi rekonsiliasi setelah perang itu, tapi sifatnya palsu. Kekuasaan Ali sudah dilemahkan. Ia kemudian dibunuh oleh golongan Khawarij, faksi lain di luar faksi Ali dan Muawiyah. Muawiyah kemudian mengambil alih kekuasaan. Lalu ia membangun dinasti Umayyah.

Dalam konflik itulah muncul hadits-hadits palsu. Orang berlomba-lomba membuat pembenaran. Masing-masing merasa pihak yang (paling) benar, dan mencari stempel pembenaran. Dari mana stempelnya? Dari nabi.

Pada zaman itu orang sudah tahu bahwa nama Tuhan punya kekuatan besar kalau dipakai berpolitik. Tapi firman Tuhan tak bisa dipalsukan. Yang bisa dipalsukan adalah sabda nabi, karena belum ada buku catatannya. Maka lahirlah hadits-hadits palsu.

Bisakah Anda bayangkan? Ada orang yang denga enteng berdusta, atas nama nabi. Dari mana sumber energi untuk berdusta itu? Nafsu untuk berkuasa. Itu sudah san abad yag lalu, di masa awal sejarah Islam.

Itu terus berlangsung. Orang terus berdusta untuk mencapai kekuasaan. Mereka menciptakan fakta-fakta palsu, di bawah naungan nama Tuhan dan nabinya, atas nama membela Islam. Seperti belasan abad yang lalu, memakai nama Tuhan sangat efektif untuk membuat sekelompok manusia percaya.

Jadi, kalau perkataan nabi saja bisa dipalsukan untuk politik, sekedar hoax, dusta, itu hal kecil saja. Demikian pula dengan tafsir-tafsir palsu atas ayat-ayat Quran. Semua bisa dibuat demi kepentingan politik.