Monthly Archives: September 2016

Kenapa Kau tak Pindah ke Saudi?

“Aku kan muslim, wajib bagiku untuk menjalankan syariat Islam. Islam itu mengatur semua aspek, tidak hanya ibadah saja. Kami wajib punya pemimpin muslim. Kami wajib menerapkan hukum potong tangan terhadap pencuri, dan hukum cambuk serta rajam terhadap pezina. Kami tak boleh membiarkan orang lain minum khamar, karena itu maksiat.”

“Baiklah. Ada sebuah tempat di mana seluruh keinginanmu itu terpenuhi.”

“Alhamdulillah. Di mana?”

“Di Saudi Arabia. Jadi, silakan pindah ke sana. Kau akan bahagia.”

“Kok ke Saudi? Aku kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Aku warga negara Indonesia.”

“Oh, begitu ya? Yakin, kau warga negara Indonesia?”

“Yakin.”

“Baiklah. Kalau kau orang Indonesia, maka kau harus sadar bahwa hukum dasar di Indonesia adalah UUD 1945, bukan Quran. Kita bukan negara Islam. Menjadi warga negara Indonesia itu tidak selesai dengan mengaku atau bersyahadat saja. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi seumur hidup, yaitu konstitusi.”

“Konstitusi itu adalah aqad, atau perjanjian bersama, untuk hidup bersama, berbagi ruang hidup yang bernama Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat bersama oleh bapak-bapak kita, pendiri bangsa ini. Mereka bersepakat bahwa negara ini bukan negara Islam, bukan negara yang diatur dengan syariat Islam, melainkan hukum tersendiri yang dirumuskan oleh manusia.”

“Yang kau tuntut tadi, semua adalah hakmu. Hak itu dihormati. Tapi kita hidup berbagi ruang dengan orang lain. Orang lain juga punya hak. Kalau hakmu dipenuhi 100%, artinya akan ada hak orang lain yang terampas. Kau mewajibkan pemimpin harus muslim, maka itu merampas hak orang lain yang bukan muslim untuk menjadi pemimpin. Karena itulah para pendiri negara ini membuat kesepakatan, bahwa semua orang punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Itu sudah disepakati, kau harus patuh. Kalau tak sanggup, sikakan pindah ke Saudi.”

“Tapi kalau begitu Allah akan murka kepadaku….”

“Kalau kau takut dengan murka Allah, hijrahlah. Nabi saja dulu hijrah. Hijrahlah ke Saudi. Tapi, mungkin kau perlu operasi hidung dulu….”

Logika Sesat Mayoritas-Minoritas

“Muslim kan mayoritas, sudah seharusnya mayoritas yang memimpin. Itulah demokrasi.” Demokrasi nenek lu! Di bagian mana dalam demokrasi ada dalil seperti itu? Di pasal berapa ayat berapa dalam konstitusi kita ada ketentuan seperti itu? Tidak ada.

Anda harus paham yang namanya peluang dan hasil. Ini ada di pelajaran matematika. Kalau Anda tidak paham mungkin dulu Anda tidur di kelas waktu pelajaran ini, atau IQ Anda cuma 2 digit. Begini ceritanya. Anda punya 10 bola, 8 bola berwarna merah, 2 berwarna putih. Masukkan bola itu ke dalam kotak, lalu Anda ambil dengan mata tertutup. Artinya Anda ambil secara acak.

Sebelum Anda mengambil, secara lgika matematika kita bisa katakan bahwa bola merah punya peluang lebih besar untuk terambil, karena merah adalah mayoritas. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terambil pasti atau harus merah. Ada 20% peluang bola putih yang terambil. Hasil akhirnya ditentukan setelah bola diambil, bukan sebelum. Kalau yang terambil adalah bola putih, itu sama sekali tidak menciderai kenyataan bahwa bola merah adalah mayoritas.

Pemilihan pemimpin mirip dengan itu, walau tidak sama persis. Seorang politikus muslim di Indonesia berpeluang terpilih lebih besar. Itu dengan asumsi bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan kesamaan agama. Tapi sekali lagi tidak ada ketentuan bahwa yang mayoritas harus terpilih.

Konyolnya, kenapa mayoritas-minoritas sering dilihat dalam konteks agama? Kenapa bukan suku? Kenapa bukan yang lain, seperti soal mancung peseknya hidung? Mayoritas orang Indonesia berhidung pesek, maka sudah seharusnya pemimpin kita berhidung pesek. Haram hukumnya memilih pemimpin berhidung mancung. Oh, itu tidak relevan. Exactly! Bentuk hidung, warna kulit, suku, dan agama, itu tidak relevan dalam memilih pemimpin. Yang relevan adalah, dia mampu atau tidak, korup atau tidak.

Tapi saya paham kenapa soal agama ini orang ribut soal mayoritas dan minoritas. Karena yang ribut adalah muslim, yang mayoritas. Kalau mereka dalam posisi minoritas, mereka tidak akan memainkan faktor ini. Ini tabiat orang culas.

Ini bukan Soal Ahok, Ini Soal yang Lebih Besar

Banyak orang menuduh saya die hard pendukung Ahok. Bahkan ada yang menuduh saya buzzer politik yang dibayar untuk mengkampanyekan Ahok. Salah! Saya tidak sedang jatuh cinta pada Ahok. Saya juga tidak terpesona.

Ahok itu fenomena yang luar biasa. Bahkan orang seperti Rhenald Kasali saja mengaku terkejut dengan sepak terjangnya. Kita boleh tidak setuju dengan pendekatan yang dia ambil. Tapi kalau kita jujur, kita akan mengakui bahwa Ahok melakukan hal yang tidak dilakukan orang sebelum dia.

Tapi sekali lagi, Ahok tetaplah sosok politikus di mata saya. Kepada politikus saya selalu waspada, bukan terpesona.

Belasan tahun yang lalu saya pernah berbincang dengan abang saya, aktivis Muhammadiyah. Ia baru saja menghadiri rapat terkait pemilihan gubernur di daerah kami. Seperti biasa isunya adalah mendukung calon muslim. Saya waktu bertanya,”Selama ini gubernur kita selalu muslim, bukan? Apa keuntungan yang didapat oleh umat Islam?”

Abang saya waktu itu tidak bisa menjawab. Memang tak akan ada jawaban. Jarang ada politikus yang berkomitmen pada umat Islam. Lebih tegas lagi, jarang ada politikus yang berkomitmen terhadap apapun selain kepentingan mereka sendiri.

Jadi apa pentingnya Islam dan umat Islam dibawa-bawa? Tidak ada. Ini hanyalah permainan, yang mengaduk-aduk emosi publik, membuat mereka percaya bahwa Islam sedang dipertaruhkan.

Coba kita tanya kepada orang-orang Jakarta, adakah keuntungan menonjol yang dirasakan umat Islam sepanjang pemerintahan Fauzi Bowo dan gubernur-gubernur sebelumnya yang muslim, dibanding Ahok? Atau, adakah keburukan bagi umat Islam selama pemerintahan Ahok?

Ya, orang-orang akan bicara soal remeh-remeh seperti larangan memakai lapangan Monas, yang sebenarnya diberlakukan Ahok untuk semua kelompok. Atau soal larangan takbir keliling, yang sudah dikeluarkan sejak zaman Sutiyoso. Atau, soal pemugaran mesjid Amir Hamzah yang dijadikan fitnah seolah sudah dihancurkan Ahok. Masih banyak lagi.

Intinya adalah, ini soal menjauhkan umat Islam dan pembodohan dan tunggangan politikus.

Di kuar soal itu, bagi saya ini adalah soal menjaga Indonesia yang sekuler. Orang harus terus menerus disadarkan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Segala argumen berbasis syariat menyangkut politik Indonesia tidak relevan. Maka dalil-dalil soal halal haram pemimpin muslim itu tidak relevan. Konstitusi kita sudah menegaskan, setiap warga negara punya hak yang sama. Hanya itu yang relevan.

Tapi bukankah itu bagian dari kebebasan yang didukung oleh demokrasi? Bukan. Salah itu. Itu adalah realitas yang masih tersisa dalam demokrasi. Di Amerika masih ada orang yang memilih berdasar atas sentimen warna kulit. Itu realitas. Tapi demokrasi terus mendorong agar orang tidak memilih berdasarkan itu. Maka, ketika Obama menjadi presiden, maka itu adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi di Amerika. Faktor warna kulit menjadi tak lagi penting, meski tetap menjadi realitas dalam demokrasi.

Inilah yang sedang saya perjuangkan. Preferensi politik berdasar agama masih menjadi ralitas dalam politik kita. Saya mau melihat realitas ini meredup. Terpilihnya pasangan Jokowi-Ahok memimpin Jakarta pada 2012 lalu adalah langkah awal. Tapi terpilihnya Ahok nanti ajan menjadi sejarah yang lebih besar.

Jadi, ini bukan soal Ahok. Ini soal merawat Indonesia yang sekuler dan demokratis.

Republik ini Milik Kita Bersama, Bung!

Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang sulit menerima fakta. Bila ada fakta yang tidak mereka senangi, mereka mengabaikannya. Atau, mereka mengarang cerita yang berbeda dengan fakta itu.
 
Ada satu fakta karangan yang sudah sering dipropagandakan umat Islam. Kata mereka, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan hanya oleh umat Islam. Orang-orang Kristen, kata mereka, tidak berjuang, karena penjajah juga beragama Kristen.
 
Tentu saja klaim itu sungguh konyol. Sepanjang sejarah kita menemukan bahwa orang-orang zaman dulu berjuang melawan penjajah. Mereka datang dari berbagai kalangan, baik daerah, suku, maupun agama. Kongres Pemuda tahun 1928 itu adalah untuk menyatukan berbagai gerakan perjuangan itu dalam satu arah, nasionalisme.
 
Sepanjang sejarah kita menemukan para pahlawan muslim seperti Teuku Umar, Pangeran Dipenogoro, Sultan Hasanudin, dan lain-lain. Tapi juga ada yang non muslim seperti Sisingamangaraja, Pattimura, Christina Martha Tiyahahu, dan sebagainya. Dalam perang kemerdekaan ada Slamet Riyadi, Ngurah Rai. Dalam perjuangan pergerakan ada Sjam Ratulangi, AA Maramis, Soegijopranoto, dan sebagainya.
 
Orang-orang konyol ini bahkan mencoba mengarang cerita, “mengislamkan” pahlawan-pahlawan non-muslim, seperti Pattimura. Itu dilakukan untuk membenarkan skenario ilusi mereka, bahwa hanya muslim saja yang berjuang untuk Indonesia.
 
Tapi, bukankah pejuang Islam memang lebih banyak? Ya, lebih banyak. Apa masalahnya? Karena jumlah non muslim memang sedikit dibanding yang muslim.
 
Pada waktu merumuskan konsep negara yang akan merdeka itu, melalui BPUPKI, bapak-bapak bangsa kita juga duduk bersama, dari berbagai daerah, suku, dan agama. Mereka bersepakat mendirikan sebuah negara, di mana kita berbagi ruang hidup, tanpa memandang latar belakang kita. Itulah yang namanya bersatu.
 
Sepanjang sejarah, berbagai orang ditunjuk menjadi pejabat negara, sesuai kemampuan mereka, bukan karena agama mereka. Henk Ngantung, orang Manado yang Kristen pernah jadi Gubernur Jakarta. Oevang Oeray, Kristen juga, pernah jadi Gubernur Kalimantan Barat, yang mayoritas penduduknya muslim. Kini pun Gubernur Kalimantan Barat adalah seorang Kristen.
 
Sebaliknya, Papua itu pernah beberapa kali dipimpin oleh gubernur yang muslim. Gubernur pertamanya bernama Zaenal Arifin. Di masa berikutnya Acub Zaenal menjadi gubernur. Bali juga pernah dipimpin oleh Soekarmen, orang Islam.
 
Orang masih mencoba berdalih bahwa dulu itu gubernur tidak dipilih langsung. Jadi masih belum demokratis. Lalu, kalau sekarang sudah demokratis, justru harus lebih sektarian, gitu? Salah. Justru kalau kita mengaku demokratis, sekat-sekat yang tidak perlu seperti latar belakang suku dan agama itu semakin tidak diperlukan.
 
Ingat, republik ini milik kita bersama. Tidak penting apa agama seseorang. Tak penting apa sukunya. Karena dia adalah orang Indonesia. Itu cukup bagi kita untuk memberinya amanah, selama dia mampu. Republik ini kita dirikan bersama, kita kelola bersama, kita majukan bersama.

Umar dan Al-Maidah 51

Ini adalah kisah yang dikutip oleh Ibu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika ia membahas ayat di surat Al-Maidah 51.  “Bahwasanya Umar bin Khathab memerintahkan Abu Musa Al Asy’ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintah dilakukan oleh satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tadi. Umar bin Khathab pun kagum dengan hasil pekerjaannya. Ia berkata: “Hasil kerja orang ini bagus, bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan di depan kami?” Abu Musa menjawab: “Ia tidak bisa masuk ke tanah Haram.” Umar bertanya: ‘Kenapa? Apa karena ia junub?” Abu Musa menjawab: “Bukan, karena ia seorang Nasrani.” Umar pun menegur dengan keras dan berkata,”Pecat dia.” Umar lalu membacakan ayat tadi,”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin…”

Riwayat inilah yang kini dijadikan contoh teladan oleh banyak orang, untuk menolak pemimpin non muslim. Orang-orang Indonesia, hidup di abad 21, menjadikan orang Arab yang hidup di abad 7, sebagai contoh teladan. Hidupnya dijalani dengan mencontoh orang itu.

Baiklah, mari kita bayangkan realisasinya. Anda seorang pejabat negara. Atau Anda seorang pemegang amanah di perusahaan. Anda punya staf yang hebat, ia ahli dan terampil dalam melakukan pekerjaan. Ia bisa menyediakan solusi untuk berbagai masalah yang sedang Anda hadapi. Tapi ia Nasrani. Anda enggan mengangkat dia. Anda memilih untuk mengangkat orang lain yang kemampuannya jauh di bawah orang tadi, hanya karena dia muslim. Adilkah?

Abaikanlah soal keadilan, karena ini toh soal orang kafir yang tak perlu kita risaukan benar bagaimana nasibnya. Pikirkan saja soal pekerjaan dan amanah yang Anda pegang. Anda membutuhkan orang yang bisa diandalkan. Kebetulan hanya orang tadilah yang bisa diandalkan. Tapi karena Anda mencontoh Umar, Anda tak memakainya. Apa yang akan terjadi pada amanah yang Anda pegang? Anda tak bisa menjalankannya dengan sempurna.

Lalu, cobalah kalau keadaanya dibalik. Ada seorang muslim yang hebat, kebetulan bekerja di bawah seorang non muslim. Sama seperti tadi, ia tak dipakai, tak dipromosikan, hanya karena dia seorang muslim. Apa yang Anda pikirkan? Anda mungkin akan ribut protes, ini diskriminasi. Anda bahkan akan menganggap ini permusuhan terhadap Islam. Mengapa kalau hal yang sama Anda laukan Anda tidak menganggapnya diskriminasi, melainkan ibadah?

Banyak orang bedalih,”Saya tidak membenci orang kafir. Saya punya banyak teman non muslim. Dalam hal ini saya hanya menjalankan perintah Allah. Nothing personal.” Iyakah? Kalau Anda berlaku seperti itu, Anda masih yakin hubungan Anda dengan orang-orang non muslim baik-baik saja? Jangan-jangan Anda mengalami delusi.

Bayangkan bila Anda menghalangi orang dari promosi. Atau Anda memecat orang. Alasannya, ia non musim. Bagaimana mungkin Anda akan baik-baik saja dengan orang-orang di sekitar Anda? Sadarkah bahwa Anda sedang menipu diri? Kalau tidak sadar, Anda sedang mengalami delusi.

Umar itu hidup di abad 7. Ia bertindak sesuai kebutuhan masa itu. Kita hidup di abad 21, seharusnya bertindak sesuai kebutuhan zaman kita. Sadarilah itu.